Antara debat dan diskusi itu beda. Debat untuk mencari pemenang, diskusi untuk menghasilkan pemufakatan atau kompromi. Selera tidak untuk diperdebatkan tapi lebih cocok didiskusikan.
Urusan makan urusan perut, urusan perut urusan lidah, urusan lidah urusan selera.
Dan di sinilah kita bertemu dengan perilaku manusia paling menggelikan dari peradaban yang katanya sudah modern ini. Manusia yang bisa membelah atom, mendaratkan robot di Mars, dan menciptakan kecerdasan buatan, tapi masih saling bunuh-bunuhan di media sosial gara-gara perbedaan pendapat tentang apakah nasi gudeg lebih enak pakai krecek atau tanpa krecek.
Selamat datang di era digital, di mana setiap orang merasa dirinya kritikus makanan berlisensi dan influenser kuliner dadakan. Cukup dengan telepon pintar berkamera 12 megapiksel dan aplikasi filter yang bisa membuat tempe goreng terlihat seperti wagyu steak, tiba-tiba semua orang jadi ahli masak yang siap menghakimi selera orang lain dengan arogansi seorang koki bintang Michelin.
Drama Urusan Perut
Lihatlah betapa seriusnya orang-orang membahas makanan di zaman ini. Grup WhatsApp keluarga yang seharusnya jadi tempat saling menanyakan kabar dan berbagi foto cucu, berubah jadi medan perang ideologi kuliner. “Rendang yang bener itu harus pakai kelapa parut, bukan santan kental!” teriak Tante Linda yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta tapi masih merasa lebih Minang dari orang Minang asli.
Sementara itu, Pak Basri yang baru saja pulang umroh malah mengunggah foto bakso berisi daging babi di story Instagram dengan takarir gambar (caption) “Halal atau haram, yang penting enak!” Langsung deh, komentar berdatangan seperti semut yang mencium gula tumpah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang itu cuma guyonan, ada yang malah nanya resepnya.
Inilah yang terjadi ketika kita salah kaprah memahami perbedaan antara fakta dan opini, antara objektif dan subjektif. Kalau ditanya berapa hasil 2+2, jawabannya jelas 4. Tidak ada yang akan bilang menurut saya sih 5. Tapi kalau ditanya enak nggak nih nasi padang, tiba-tiba semua orang jadi matematikawan yang yakin rumusnya adalah satu-satunya yang benar.
Influenser Kuliner dan Validasi Digital
Media sosial telah melahirkan spesies baru yaitu influenser makanan abal-abal yang merasa hidupnya tidak bermakna kalau tidak melakukan ulasan makanan setiap hari. Mereka datang ke warung tegal dengan sikap seperti kritikus kuliner Michelin yang akan menentukan nasib restoran bintang lima. Kamera disiapkan, pencahayaan diatur, lalu mulailah ritual sakral. “Hmmm, rasa gulainya agak kurang garam ya, dan dagingnya terlalu empuk untuk ukuran daging sapi lokal.”
Mas, Mbak, ini warung tegal harga 15 ribu, bukan Le Bernardin New York. Ekspektasi Anda saja yang kebablasan.
Yang lebih menggelikan lagi adalah fenomena ulasan makanan online yang seperti sedang mengomentari pertandingan final Piala Dunia. “Mie ayam ini kuahnya terlalu asin, rating 2 dari 5 bintang!” tulis seseorang yang kemungkinan besar makannya sambil nonton TikTok dan tidak benar-benar memperhatikan apa yang dia makan.
Nasionalisme Kuliner yang Kebablasan
Jangan lupakan juga fenomena nasionalisme kuliner yang kadang lebih intens dari nasionalisme politik. Coba saja unggah foto piza dengan nanas di akun media sosial, dalam hitungan menit akan ada yang komentar, “Piza nanas itu bukan piza asli! Orang Italia mana ada yang makan piza pakai nanas!”
Lho, memangnya kita hidup di Italia? Memangnya kita harus minta izin sama Mario dan Luigi dulu sebelum makan piza? Kalau begitu logikanya, berarti kita juga harus berhenti makan nasi karena padi pertama kali dibudidayakan di China, bukan di Indonesia.
Atau ketika ada koki asing yang mencoba memasak rendang dengan cara mereka sendiri, langsung deh netizen Indonesia pada kebakaran jenggot. “Rendang itu harus dimasak minimal 4 jam! Ini mah bukan rendang, ini mah daging bumbu kari!” Padahal, koki itu cuma mencoba bereksperimen dengan bahan-bahan yang ada di negaranya. Bukan berarti dia mengklaim bahwa itu adalah rendang autentik.
Budaya Screenshot dan Viral Shaming
Zaman sekarang, orang lebih senang mengambil screenshot komentar atau postingan orang lain tentang makanan, lalu memviralkannya dengan takarir gambar yang provokatif. “Lihat nih, ada yang bilang soto Betawi lebih enak dari soto Lamongan. Gimana pendapat kalian?”
Seolah-olah perbedaan selera adalah kejahatan yang harus diadili di pengadilan rakyat bernama media sosial. Yang lebih parah lagi, kadang sampai ada doxxing segala. Informasi pribadi orang yang cuma bilang “gado-gado lebih enak pakai lontong daripada ketupat” bisa tersebar luas, seolah-olah dia adalah penjahat kelas kakap yang harus diburu massa.
Globalisasi Kuliner
Ironinya, di era globalisasi ini, kita justru semakin eksklusif dalam hal selera. Dulu, ketika akses informasi terbatas, orang lebih terbuka mencoba hal-hal baru. Sekarang, dengan akses informasi yang berlimpah, orang justru semakin tertutup dan defensif dengan preferensi mereka.
Lihat saja bagaimana orang merespons fusion food. “Ah, ini bukan makanan Indonesia asli!” protes seseorang ketika melihat nasi gudeg dibikin sushi roll. Padahal, kalau mau jujur, sebagian besar makanan “tradisional” Indonesia pun adalah hasil akulturasi budaya dari berbagai negara. Rendang terinspirasi dari masakan India, bakmi dari China, risoles dari Belanda.
Tapi ketika ada yang mencoba mencampur-campur tradisi kuliner, tiba-tiba semua orang jadi puritan yang merasa perlu menjaga kemurnian tradisi. Kemurnian apa? Tradisi yang dari awalnya sudah campuran itu?
Ekonomi Politik Selera
Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana selera bisa menjadi alat pembeda kelas sosial. Orang yang makan di restoran mahal merasa lebih berkelas daripada yang makan di warteg. Padahal, bisa jadi warteg itu lebih enak dan lebih bergizi. Tapi karena harganya murah dan tempatnya sederhana, otomatis dianggap inferior.
Begitu juga dengan tren makanan organik, bebas gluten, atau vegan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pilihan-pilihan itu, tapi masalahnya adalah ketika pilihan tersebut dijadikan alat untuk merasa superior dari orang lain. “Aku nggak makan daging karena lebih peduli lingkungan,” kata seseorang sambil memandang rendah teman yang masih makan ayam geprek.
Sindrom “makanan luar negeri otomatis lebih berkelas” tampaknya sudah mengakar dalam-dalam di masyarakat kita. Coba lihat bagaimana orang merespons ketika ada yang bilang suka makan cacing tanah goreng khas Yogyakarta. “Ih, jorok banget! Masa makan cacing?” Tapi ketika mendengar tentang huitlacoche (jamur jagung) dari Meksiko yang dijual mahal di restoran mewah, tiba-tiba jadi penasaran dan ingin mencoba.
Padahal, cacing tanah yang kaya protein dan sudah dikonsumsi turun-temurun di berbagai daerah Indonesia justru lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan daging sapi yang berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Tapi karena tidak ada koki selebritis yang mempromosikannya di acara TV atau tidak ada food blogger yang mengulas dengan bahasa Inggris campur Indonesia, otomatis dianggap primitif.
Lalu muncullah food shaming yang lebih halus tapi tidak kalah menyebalkan. “Ih, masih makan mie instan? Kan tidak sehat.” “Masih minum kopi saset? Harusnya sudah ganti ke specialty coffee.” Seolah-olah selera dan pilihan makanan adalah indikator kematangan jiwa dan status sosial seseorang.
Yang paling ironis adalah ketika orang yang mengaku food connoisseur atau penikmat makanan dan selalu makan di tempat mahal, ternyata lidahnya sudah rusak karena terlalu banyak makan makanan berlemak dan asin. Mereka tidak bisa merasakan kelezatan sederhana dari sayur asem buatan ibu-ibu di warung sunda, tapi masih merasa lebih superior karena portfolio kuliner mereka lebih “internasional.”
Kembali ke Esensi Diskusi
Jadi, apa solusinya? Simpel saja, kembalilah ke pembedaan dasar antara debat dan diskusi yang sudah disebutkan di awal. Ketika membicarakan makanan, ingatlah bahwa kita sedang membahas preferensi personal, bukan kebenaran universal.
Alih-alih bertanya, “Menurutmu, makanan ini enak nggak?” coba ubah menjadi, “Kamu suka nggak sama rasa makanan ini?” Perbedaan kecil dalam pertanyaan itu mengubah konteks dari mencari validasi menjadi berbagi pengalaman.
Daripada mengatakan, “Rendang yang benar itu harus begini dan begitu,” coba katakan, “Aku lebih suka rendang yang seperti ini karena…” Dengan begitu, kita tidak menegasikan pengalaman orang lain, tapi hanya berbagi pengalaman pribadi.
Hidup Bukan Drama Kuliner Semata
Pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memperdebatkan apakah sambal terasi lebih enak dari sambal bawang, atau apakah kopi tubruk lebih autentik dari cold brew, atau lebih konyol lagi apakah tim “tidak diaduk” lebih bermartabat dari tim “diaduk” ketika jajan bubur ayam. Kita punya masalah yang lebih besar, misalnya korupsi, kemiskinan, perubahan iklim, dan masih banyak lagi.
Jadi, lain kali ketika melihat seseorang makan piza dengan nanas, atau minum kopi dengan susu kental manis, atau bahkan makan nasi dengan sendok plastik, coba tahan diri untuk tidak berkomentar. Biarkan mereka menikmati makanan mereka dengan damai. Kalau kamu tidak suka, ya sudah, jangan pesan yang sama.
Ingat, selera itu personal. Seperti juga humor, cinta, dan preferensi musik. Yang bisa kita lakukan adalah berbagi, bukan memaksakan. Mendiskusikan, bukan memperdebatkan. Dan yang paling penting, menghormati perbedaan, bukannya menjadikannya sebagai bahan pertengkaran.
Karena pada akhirnya, urusan makan memang urusan perut. Dan perut Anda, ya tanggung jawab Anda. Bukan tanggung jawab netizen di media sosial.
Yuk kapan-kapan kita makan nasi uduk lauk piza?