citizen journalism - jurnalisme warga - pewarta wargaJudulnya keren, IMPLEMENTASI CITIZEN JOURNALISM YANG SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JATI DIRI BANGSA. Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Depkominfo 7 Oktober 2011 di Hotel Royal, Bogor ini setelah saya ikuti sejenak kemudian saya tinggalkan. Tidak ada apa-apa yang bisa saya dapat dari kegiatan itu.

Dalam undangan yang dikirimkan dikatakan tujuan dari FGD tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dari peserta diskusi mengenai rancangan format materi pelatihan dan panduan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Citizen Journalism. Tujuan itu bagus-bagus saja dan Depkominfo selaku pihak pemerintah tentunya memiliki maksud baik dalam penyelenggaraan kegiatan yang diadakan di hotel mewah di Bogor, bukan di kantor mereka di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Namanya juga diskusi, yang terjadi hanya obrolan yang dimoderatori dan kadang ngalor-ngidul. Namun sebelum obrolan itu dimulai, beberapa presentasi dan pemaparan disampaikan terkait dengan citizen journalism atau jurnalisme warga. Sahabat saya Mataharitimoer yang mengajak saya menghadiri acara itu mempresentasikan hal ikhwal terkait citizen journalism dengan sangat menarik. Data-data yang dia sampaikan menjadi informasi berarti bagi peserta diskusi dan saya rasa penting juga untuk diketahui orang Indonesia lainnya yang tidak hadir di ruangan tersebut. Ada pula seorang doktor yang mempresentasikan hal sejenis yang selanjutnya menjadi tidak simpatik di mata saya karena suka menginterupsi omongan peserta lain yang sedang berbicara. Bukan interupsinya yang bikin saya ‘neg’ tetapi cara bicaranya yang penuh arogansi dan memberi kesan ingin memamerkan ke-doktor-annya. Kok kayaknya saya sirik banget gitu ya? 😉

Saya yakin penyelenggara diskusi berniat baik dalam mengadakan acara ini. Sang pemimpin acara menyatakan bahwa pemerintah melalui Depkominfo tidak bermaksud mengatur citizen journalism yang merupakan sesuatu yang sudah ‘given’. Mereka hanya ingin menyikapi dengan benar kehadiran para pewarta warga yang kadangkala memberikan berita yang lebih aktual dan informatif dibandingkan wartawan profesional dari media massa. Itulah sebabnya mereka butuh bantuan bagaimana cara bersikap dari praktisi citizen journalism semacam blogger.

Bila dibilang menyikapi dalam artian tidak mengatur atas hadirnya jenis pewarta yang lebih personal, bersifat lokal, dan yang pasti suka-suka alias informal ini, saya setuju dan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah tersebut. Itu artinya pemerintah melalui Depkominfo bersikap seperti peselancar yang mempersiapkan papan selancar sebaik-baiknya. Dengan demikian, ombak yang datang akan sangat menyenangkan untuk dihadapi, bahkan sangat dinanti kehadirannya. Makin besar dan tinggi ombak, makin menggairahkan. Anda pernah selancar air, atau malah seorang peselancar? Saya tidak. Saya hanya menebak dan saya yakin tebakan saya benar bahwa peselancar air pasti menanti-nantikan ombak dan akan ‘excited’ bila ombak itu datang.

Sebaliknya jika pemerintah bermaksud mengatur citizen journalism, saya kok menganggapnya sebagai perbuatan bodoh dan sia-sia. Tindakan itu ibarat pemimpi yang bernafsu mengatur besar kecil dan kapan ombak samudera boleh datang. Apalagi jika sampai melarang. Itu artinya sama saja mengembalikan peradaban bangsa negeri ini ke jaman batu. Ah, berlebihan banget deh saya. :mrgreen:

 

Sumber gambar: di sini

5 COMMENTS

  1. […] Sebelum saya jelaskan mengapa saya tidak setuju dengan sebutan blogger nasional, saya ingin ceritakan asal muasal sebutan itu. Pada awalnya, sejauh yang saya alami, label blogger nasional berasal dari pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Depkominfo. Entah orang pemerintahan itu seorang blogger juga atau bukan, saya lebih suka menyebutnya sebagai pihak pemerintah. Hal itu dimulai ketika seorang sahabat yang dikenal dengan panggilan Mataharitimoer atau MT mendapat undangan dari Depkominfo untuk sebuah acara diskusi. Mereka menyebutnya Focus Group Discussion atau FGD. Diskusi yang diadakan 7 Oktober 2011 di Hotel Royal, Bogor itu diberi judul IMPLEMENTASI CITIZEN JOURNALISM YANG SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JATI DIRI BANGSA. Karena boleh mengajak dua orang lagi, MT kemudian meminta Chandra Iman dan saya untuk menemani. Dikirimlah undangan dari Depkominfo ke saya melalui email oleh MT. Di undangan yang dikirimkan itu tujuan ke si penerima undangan dituliskan nama asli Mataharitimoer kemudian di bawahnya tertulis ‘Aktivis Blogger Nasional’. Mulai saat itulah kemudian saya suka memanggil MT dengan sebutan Aktivis Blogger Nasional yang kemudian dia respon dengan mimik tidak senang. Roman tidak senangnya itu tentu saja tidak serius karena dia tahu bahwa saya hanya bercanda dan sekadar mengolok-oloknya. Untuk cerita tentang diskusi itu, anda bisa baca di tulisan yang berjudul Pemimpi Pengatur Ombak Samudera. […]

  2. @MT: Sebenarnya saya nggak enak juga dengan kalian berdua ketika minggat dari tempat itu. Tapi mau gimana lagi? Saya juga maklum dan akan sangat terpaksa tetap tinggal bila berada dalam posisi kalian. Intinya, saya salut dengan kalian. :mrgreen:

  3. hahaha memang “eneg” sebenarnya. apalagi jika mengikutinya hingga usai. makanya saya tak menyayangkan kang WKF “minggat” dari suasana adu argumentasi tanpa data yang ada dalam ruangan tersebut. ketika sampeyan sms perihal “minggat” saya hanya menahan tawa sambil berbicara dalam hati “emang elo doang yg eneg” hahaha…. tetapi posisi saya saat itu harus bisa menjelaskan kepada mereka, tentang ketidaktahuan mereka perihal CJ. karena itu saya dan kang Chandra Iman bertahan sampai bubaran.

    Intinya : mereka tak tahu kalau mereka tak tahu. itu saja. Nah, hasilnya? pada session kedua, hanya sekitar 10 orang yang mengisi ruangan sempit tersebut untuk merumuskan sesuatu dan lain hal yang mereka jadikan target FGD. Tercapai? Ya, bukan sesuatu yang sulit bagi saya dan kang Chandra dalam membantu “meluruskan” mereka.

    Lalu apakah mereka akan menjalankan hasil tersebut? Nah, itulah yang tak bisa kita harapkan. Kini sudah lebih dari 8 hari sejak pertemuan tersebut, tak ada lagi kontak dari mereka untuk menindaklanjuti “arahan” yang telah saya dan Kang Chandra Iman sampaikan. hehehe…. biasalah, yg penting anggaran akhir tahun sudah dipakai, tak dikembalikan huehehehe…. ;D

  4. Kalau ada acara yg ngadain pemerintah sih biasanya seperti itu. Bahkan di diknas pun begitu… beberapa kali acara diknas saya kabur duluan. Kagak betah lihat guru2 senior yang pengen dilihat keseniorannya he..he…

    Salam,

    Seru Jadi Guru 😀

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here